Jakarta-SuaraNusantara
Pendidikan di Indonesia masih memiliki beragam kendala yang berkaitan dengan mutu pendidikan. Salah satunya kualitas guru yang tergolong masih kurang dan timpangnya mutu pendidikan antara daerah satu dengan yang lain.
“Ada fakta riil soal adanya ketimpangan yang tajam dari satu daerah dengan daerah lain. Antara Jawa dengan luar Jawa, dan kota dengan pedesaan. Ketimpangan ini begitu jauh,” ucap Anggota Komite III DPD Eni Khairani saat RDPU dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi di Gedung DPD, Jakarta, Selasa (31/1/2017), sebagaimana dilansir laman resmi dpd.go.id.
Menurutnya, perbedaan ini berdampak signifikan bagi daerah-daerah yang terpencil. Apalagi, Kemendikbud berencana akan memprioritaskan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Secara psikologis ini dirasakan oleh masyarakat pedesaan. Sehingga pendidikan hanya untuk kalangan yang berada. Sementara di desa kondisinya belum berubah terutama masalah listrik dan infrastruktur.
Tak hanya itu, Eni juga menambahkan saat ini masih minim fasilitas penunjang bagi SMK. Bahkan, masih banyak kondisi guru SMK yang tidak sesuai dengan jurusan atau keahliannya. “Kita mengkhawatirkan kelulusan nanti para lulusan SMK ini,” cetus dia.
Senada dengan Eni, Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tenggara Abd. Jabbar Toba juga menyoroti masalah pendidikan di SMK terutama kualitas guru. Seharusnya, tenaga pengajar atau guru di SMK sering dilakukan pelatihan-pelatihan sesuai dengan bidangnya. “Karena masih banyak lulusan SMK yang menganggur,” jelas dia.
Dirinya mencatat, untuk Sulawesi Tenggara kurang-lebih 7.000 lulusan SMK belum bisa meneruskan ke dunia kerja. “Banyak sekali pengangguran dari SMK, mencapai 7.000 lulusan SMK yang menganggur,” beber Jabbar Toba.
Di kesempatan yang sama, Mendikbud Muhadjir Effendi menjelaskan bahwa sebelumnya ada target tupoksi SMK yaitu perbandingan 70:30 dengan Sekolah Menengah Umum (SMU). Karena saat ini banyak SMU yang disulap menjadi SMK. “Maka guru sesuai dengan keahlian tersebut hanya 22 persen. Sisanya guru yang mengajarkan matematika dan agama,” ujarnya.
Dengan demikian, katanya, jangan harap SMK di Indonesia bisa maju dengan kondisi seperti itu. Muhadjir juga mengaku berat membenahi ini, maka pada tahun lalu pihaknya menyekolahkan guru-guru SMK untuk memiliki keahlian baru atau keahlian ganda. “Tahun ini kita sudah menyekolahkan 15.000 guru SMK. Ini kita tempuh karena tidak mungkin mengangkat guru baru. Karena anggarannya memang tidak ada,” jelas dia.
Terkait UNBK, Muhadjir juga mengimbau pemerintah daerah, sesuai kewenangan daerahnya agar dapat membantu pemenuhan atau pengadaan kelengkapan komputer bagi sekolah-sekolah yang belum memiliki komputer. Terutama sekolah yang berlokasi jauh dari sekolah pelaksana UNBK. “Pemerintah daerah juga harus menyediakan ketersediaan listrik yang memadai untuk mendukung sekolah pelaksana UNBK,” tuturnya. (fan/red)
