Jakarta-SuaraNusantara
Dalam rangka memperingati HUT ke-72 Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) memberikan remisi umum di HUT ke-72 RI kepada 92.816 narapidana di seluruh wilayah NKRI.
“Yang diusulkan remisi 92.816 orang, remisi umum I mendapat remisi dan belum bebas itu 90.372 orang dan remisi umum II yang setelah dapat remisi langsung bebas 2.444 orang,” kata Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, di kantor Kemenkumham, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta, Kamis (17/8/2017).
Lanjut Yasonna, untuk narapidana kasus terorisme yang mendapat remisi sebanyak 35 orang, kasus narkotika sebanyak 14.661, dan kasus korupsi sebanyak 400 orang.
Berdasarkan data terbaru tanggal 14 Agustus 2017, tercatat jumlah narapidana dan tahanan seluruh Indonesia berjumlah 226.143 orang.
Menurut Yasonna, bila tidak ada remisi, maka jumlah narapidana akan semakin banyak dan menimbulkan dampak gejolak kemanan di dalam lapas atau rutan.
Selain itu, jelas Yasonna, dampak dari pemberian remisi ini, keuangan negara ternyata juga bisa dihemat sekitar Rp 102 miliar.
“Dari pemberian remisi ini ada penghematan juga dari hitungan kami jumlah yang dihemat Rp102 miliar. Jadi kalau yang remisi umum I hemat Rp 98 miliar dan remisi umum II hemat Rp 3,5 miliar total sekitar Rp 102 miliar. Bisa dibayangkan anggaran tersebut apabila bisa dialokasikan untuk hal yang lain,” kata Yasonna.
Dia berharap, pemberian remisi ini bisa menstabilkan dan mengubah perilaku para narapidana dan tahanan untuk menjadi lebih baik.
Remisi merupakan hak yang diberikan terhadap narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama manjadi pidana.
Dalam Pasal 34 PP Nomor 32 Tahun 1999 disebutkan bahwa setiap narapidana dan anak pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi.
Remisi juga diatur dalam perubahan kedua PP Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur hak warga binaan pemasyarakatan.
Penulis: Rio
