Suaranusantara.com- Nampaknya rencana Ganjar Mahfud tentang Kartu Sakti menarik perhatian dengan potensi untuk menghadirkan Menteri Digital jika terpilih sebagai presiden tahun 2024.
Ide ini menyoroti pentingnya digitalisasi dalam pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan kepada masyarakat.
Penggunaan Kartu Sakti untuk mengintegrasikan data pribadi dan layanan seperti e-payment tampaknya bertujuan untuk memudahkan akses dan memperbaiki pelayanan publik. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari administrasi hingga pelayanan kesehatan dan pendidikan.
“Melalui digitalisasi, melalui satu data, sehingga KTP betul-betul membanggakan kita semuanya. Kemudian ada e-payment berdasarkan non cash, kemudian ada interoperability di antara lembaga negara. Sekarang masuk ke Kementerian Keuangan sendiri, mau mencari kredit masuk ke Kementerian Koperasi sendiri, semua terpisah,” kata Hasto Kristiyanto Sekjen PDI Perjuangan pada sambutannya di safari politik di DPC Tangerang Selatan, pada Senin (11/12).
“Maka Pak Ganjar menyatukan itu dengan kebijakan satu data, sehingga nanti akan ada Menteri Digital saudara sekalian,” sambungnya.
Hasto sebut digitalisasi memang telah menjadi kekuatan dalam pertumbuhan ekonomi beberapa negara, seperti India dan China.
“KTP Sakti ini jawabannya, sehingga nanti ada digitalisasi. India maju karena digitalisasi. China maju karena digitalisasi. Berarti ada government technology yang akan mengintegrasikan agar pelayanan rakyat itu tunggal,” ujar Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud itu.
“KTP Sakti ini jawabannya, sehingga nanti ada digitalisasi. India maju karena digitalisasi. China maju karena digitalisasi. Berarti ada government technology yang akan mengintegrasikan agar pelayanan rakyat itu tunggal,” ujar Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud itu.(red)