Suaranusantara.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto,turut mengomentari terkait rencana reshuffle atau perombakan kabinet yang saat ini tengah diperbincangkan.
Menurut Hasto, melakukan reshuffle kabinet saat menjelang masa pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk Pilpres 2024 bukanlah langkah yang kondusif.
“Itu reshuffle dalam situasi sekarang ya tentu saja kurang kondusif,” kata Hasto di kantor DPP PDIP, Selasa (3/10).
Baca Juga : Jokowi Bisikan Ketahanan Pangan dengan Ganjar Pranowo, Hasto: Bentuk Kode Keras Dukungan
Katanya, saat ini partai-partai politik masih dalam tahap persiapan menghadapi Pemilu dan Pilpres 2024. Oleh karena itu, dia berpendapat bahwa Presiden Joko Widodo lebih baik memanfaatkan waktu untuk mengoptimalkan pelaksanaan program-program kerja yang sudah dicanangkan.
Selain itu, Hasto juga menekankan bahwa dalam situasi saat ini, melakukan reshuffle kabinet tidak akan memberikan dampak positif. Namun, dia juga mencatat bahwa reshuffle bisa menjadi pilihan jika ada menteri yang terjerat dalam kasus hukum.
Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa keputusan terkait pergantian kabinet sepenuhnya berada dalam wewenang Presiden Joko Widodo, karena itu merupakan hak prerogatif seorang presiden.
Baca Juga : Hasto Kristiyanto di Rakerda PDIP Banten: Kita Mampu Melampaui Gerindra Setiap Hari
“Tapi sepenuhnya terkait dengan reshuffle kami serahkan kepada bapak presiden Jokowi karena itu hak prerogatif beliau,” kata Hasto.
Isu reshuffle kabinet kembali mencuat setelah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo diumumkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian.
Selain itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo juga disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi terkait penyediaan menara pemancar (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung BAKTI Kominfo, dengan dugaan menerima dana sebesar Rp27 miliar.(kml)