Suarannusantara.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta merilis laporan terdapat 95.668 penduduk DKI Jakarta tergolong kedalam masyarakat dengan kemiskinan ekstrem.
Untuk mengatasi hal tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono diminta fokus dan mengutamakan kesejahteraan anak-anak, yang dimulai dari pengadaan sekolah gratis hingga terpenuhinya makanan yang layak.
Sekretaris Fraksi Partasi Solidaritas Indonesia (PSI) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, William Aditya Sarana mengatakan bahwa pihaknya mendukung upaya pemerintah untuk menanggulangi angka kemiskinan di DKI Jakarta yang cukup tinggi.
“Pemerintah provinsi DKI Jakarta harus memastikan anak-anak dapat makanan yang layak dan sekolah gratis, sehingga generasi berikutnya bisa naik kelas dan membawa keluarganya keluar dari garis kemiskinan,” terang William berdasarkan keterangannya pada Senin (6/2/2023).
William menilai bahwa dalam upaya menanggulangi angka kemiskinan yang ekstrem, menyiapkan anak-anak untuk masa depan bangsa adalah hal yang utama. Pasalnya, menurut dia, anak-anak yang disejahterakan hari ini akan berdampak pada bangsa yang lebih maju dan naik kelas dimasa yang akan datang.
“Prioritas pemerintah provisnsi mestinya ada dianak-anak. Di ibu kota anak-anak yang lahir dari keluarga tidak mampu bisa mengubah nasibnya. Karena satu-satunya harapan dari orang tua adalah nasib anaknya yang lebih baik dimasa mendatang,” katanya.
William pun menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung berbagai intervensi Pj Gubernur Heru Budi Hartono terkait pengentasan kemiskinan di DKI Jakarta.
“Kami dari Fraksi PSI akan mengawal segala upaya pemerintah untuk menangani hal tersebut dan harus dipastikan tepat sasaran,” tegasnya.
Untuk diketahui bahwa Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem. Sejumlah strategipun diterapkan guna mencapai target 0% kemiskinan ekstrem padatahun 2024 mendatang.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, sudah menginstruksikan kepada jajaran Pemerintah provinsi DKI Jakarta agar terus menjalankan Program Intervensi Kemiskinan Terpadu, yakni terjun langsung kesetiap wilayah untuk melakukan validasi dan pemutakhiran data.(ADT)