Jakarta – SuaraNusantara
Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ustaz Bachtiar Nasir mengatakan umat Islam Indonesia kini sedang memiliki gairah terhadap agamanya. Karena itu dia menyerukan umat untuk bersatu membela agama.
“Umat Islam lagi bergairah dengan agamanya. Kita jangan mau agama kita dilecehkan, dinistakan. Kita harus bangkit untuk bersatu membela agama Islam,” papar Bachtiar di hadapan ratusan jama’ah Masjid At-taqwa saat mengisi kultum Sholat Tarawih, Jakarta Selatan, Minggu (4/6/2017).
Dia mengakui kasus penistaan terhadap surat Al-Maidah ayat 51 oleh Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok jadi salah satu pemicu kebangkitan umat Islam saat ini.
“Ini dalam rangka benteng NKRI. Kalau umat Islamnya lembek, NKRI ikut lembek tidak?” jelasnya sembari bertanya kepada jama’ah yang hadir.
Namun dia menyerukan agar kaum mayoritas di Indonesia tetap istiqomah membela Islam dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari berbagai ancaman perpecahan.
Kata dia, umat Islam tak perlu lagi ditanya soal kesetiaan terhadap NKRI. Sebab kemerdekaan Indonesia diraih berkat perjuangan para tokoh ulama’, kaum santri dan seluruh pejuang kemerdekaan. Mereka bersatu padu mengusir penjajah Belanda dengan satu tujuan yaitu kemerdekaan Indonesia.
“Islam masuk ke Indonesia dengan damai. Santri tidak mengangkat senjata kecuali dalam rangka mengusir penjajah,” terang dia.
Menurut Bachtiar, umat Islam lah justru yang paling setia membela dan menjaga keutuhan NKRI agar tetap berlandaskan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945.
Forum Bhineka Tunggal Ika Prihatin Intoleransi dan Radikalisasi
Di sisi lain, banyak pihak merasa prihatin dengan maraknya kasus intoleransi dan radikalisasi yang terjadi belakangan ini dengan mengatasnamakan agama. Hal tersebut bisa menimbulkan perpecahan dan berpotensi menghancurkan NKRI. Apalagi disinyalir banyak pihak, baik individu maupun ormas, yang mengklaim dirinya Pancasilais namun sebenarnya anti Pancasila.
Sejumlah orang pada Jumat (2/6/2017) kemarin, berkumpul membentuk Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika di bilangan Utan Kayu, Jakarta Timur. Forum ini digagas menyikapi maraknya aksi intoleransi dan radikalisme di Tanah Air. Forum ini juga turut mendukung keputusan pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) radikal, intoleran, serta kelompok-kelompok yang berniat mengganti Pancasila, UUD 1945 dan NKRI.
“Kami juga mengutuk segala bentuk tindakan radikalisme yang mengatasnamakan agama apapun, dan meminta dilakukan tindakan hukum terhadap hal-hal tersebut,” kata Syaiful Rohim, Ketua Nasional Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika.
Pemerintah juga diminta menindak tegas oknum pejabat, aparat negara, serta organisasi yang secara nyata mendukung kelompok intoleran, radikal, dan bertentangan dengan Pancasila.“Kami siap bekerja sama dengan pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, serta instansi manapun untuk menyuarakan Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Sebab keberagaman dan itu semua harus dipertahankan di negara ini,” tuturnya.
Persoalan intoleransi ini juga membuat Presiden Jokowi merasa sangat prihatin. Namun Ketua Setara Institute, Hendardi, menilai keprihatinan Presiden masih sebatas pernyataan simbolik, yang tidak diikuti jajaran pemerintahan di bawahnya.
“Usai pernyataan itu, pada 1 April, kegiatan keagamaan pengikut Syiah di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur diserang dan dibubarkan paksa oleh organisasi masyarakat yang menyebut diri sebagai Ormas Aswaja. Pada hari yang sama, Ormas FPI juga melakukan aksi intoleransi dengan membubarkan diskusi Jaringan Aktivis Filsafat Islam (JAKFI) di Pekanbaru, Riau,” kata Hendardi melalui pesan singkatnya, Senin (4/4/2016) silam.
Tindakan intoleransi tersebut, kata dia, hanyalah sebagian kecil dari aksi-aksi intoleransi yang terjadi di banyak tempat pada kwartal pertama 2016 ini. Karena itu, Presiden tidak cukup hanya menyampaikan keprihatinan dan pernyataan dalam menghadapi kasus-kasus semacam itu.
“Ya harus dibuktikan dengan tindakan, yakni memerintahkan jajarannya, baik institusi Polri, kementerian terkait, termasuk pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah kongkrit menghadapi kelompok intoleran,” tegas dia.
Sementara tindakan persekusi yang juga marak terjadi belakangan ini membuat gusar Wakil Presiden keenam Indonesia Try Sutrisno. Dia menegaskan, ormas tak boleh melakukan persekusi terhadap orang lain. Sebab, tindakan persekusi melanggar nilai-nilai Pancasila dan merusak persatuan.
“Enggak boleh orang yang memersekusi itu di luar hukum, apa status ormas itu? Kalau begitu bubar negara ini. Negara kesatuan ini ada Pancasila. Pancasila ini sangat dalam budayanya, etikanya, sopan santunnya. Tidak boleh orang, saya bikin ini, ditindak. Kalau begitu semua, hancur ini. Apa perlunya bernegara? Persekusi oleh siapa pun tidak boleh,” ucap Try di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Dia menuturkan, siapa pun yang merusak Pancasila dan negara serta kebinekaan, harus diberantas. “Kalau sudah ada bukti satu ormas memersekusi, ya ditutup (ormas) itu, dikumpulkan. ISIS saja dikumpulkan, terus diberantas,” ujar Tri.
Penulis: Hasbullah/Askur