
Jakarta–SuaraNusantara
Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas degan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/3/2017) siang.
Dalam rapat yang membahas masalah pertembakauan itu, Jokowi meminta laporan dari Kementerian Pertanian mengenai langkah-langkah konkret yang telah dilakukan dalam peningkatan kesejahteraan petani tembakau.
Jokowi juga meminta laporan dari Menteri Tenaga Kerja mengenai kondisi ketenagakerjaan dan perlindungan bagi pekerja pabrik di industri hasil tembakau.
Meski sangat memerhatikan nasib petani tembakau dan pekerja industry tembakau, namun Jokowi merasa prihatin dengan laporan yang informasi yang dia terima bawah rokok menempati peringkat dua konsumsi rumah tangga miskin.
“Rumah tangga miskin lebih memilih belanja rokok daripada belanja makanan bergizi,” kata Jokowi.
Dana yang dikeluarkan untuk konsumsi produk tembakau, kata Jokowi, 3,2 kali lebih besar dari pengeluaran untuk belanja telur dan susu; 4,2 kali dari pengeluaran untuk beli daging; 4,4 kali dari biaya pendidikan; dan 3,3 kali lebih besar dari biaya kesehatan.
“Tentu saja hal ini akan berdampak pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di masa yang akan datang,” paparnya.
Dia menambahkan, konsumsi produk tembakau dengan jumlah yang tinggi juga menyebabkan tingginya biaya kesehatan yang harus ditanggung oleh negara dan juga yang ditanggung oleh masyarakat.
“Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan tahun 2015, lebih dari 50 persen biaya pengobatan dihabiskan untuk membiayai penderita penyakit tidak menular, yang salah satu faktor risikonya disebabkan oleh konsumsi rokok dan paparan asap rokok,” terangnya.
Rapat terbatas itu dihadiri pula oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menaker Hanif Dhakiri, Menkominfo Rudiantara, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Mensos Khofifah Indar Prawansa, dan Menpora Imam Nahrawi.
Penulis: Yon