Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Sutriyono menyesalkan terulang kembali penemuan E-KTP yang tercecer jelang Pilkada 2018 di Bogor, Jawa Barat.
Menurutnya Presiden melalui pembantunya harus dapat mengambil sikap dan sanksi tegas terhadap peristiwa tersebut agar tidak menciderai pesta demokrasi.
“Pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun lalu, hal yang sama juga ditemui. E-KTP palsu dari Vietnam ditemui tahun lalu. Tentu ini menambah suasana Pilkada makin memanas menjelang pilkada di berbagai wilayah di Indonesia” Kata Sutriyono saat di hubungi (28/05/2018).
Politisi asal PKS itu mendesak agar Kemendagri dapat segera menyelesaikan hal ini agar tidak membuat kegaduhan menjelang Pilkada berlansung. Sejatinya Kemendagri berkontribusi menenangkan suasana. Bukan sebaliknya, memantik persoalan di akar rumput. Ini akan menjadi polemik yang menimbulkan ketegangan di antar kandidat.Â
“Tingkat kepercayaan pada pemerintah untuk bersikap fair makin terkoyak-koyak dengan adanya kasus ini. Pilkada harus dilandasi kepercayaan pada penyelenggara dan pemerintah. Dengan adanya pengulangan pada kasus yang sama, publik tentu mulai ragu dengan sikap netralitas Pemerintah” ujarnya.
Sutriyono menjelaskan bahwa persoalan ini cukup serius ketika Mendagri menyebutkan ada sobatase dalam hal tercecernya E-KTP ini. Terkait dengan pernyataan ini, Kemendagri harus menjelaskan kepada publik perihal sabotase tersebut. Bagaimana bisa sebuah institusi negara bisa disabotase.Â
“Negara wajib menjaga dan melindungi kerahasiaan dokumen. Meski diduga E-KTP tersebut produk gagal namun datanya tetap tercantum. Ini sangat mungkin disalahgunakan. Kemendagri harus bertanggungjawab. Tidak cukup memberikan sanksi pada pejabat paling bawah. Presiden harus mengambil tindakan yang tegas agar tidak terulang kembali dikemudian hari” tutupnya. (rokhim/nji)
