Jakarta-SuaraNusantara
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan pihaknya sedang mengkaji proses pembatalan pembelian lahan Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW).
Niat pembatalan tersebut setelah pihak yayasan tidak ingin tidak menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp191 miliar.
“Jadinya sekarang dalam proses pembatalan. Ini lagi dikaji tim hukum,” ujar Sandi di gedung Balaikota, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2017).
Pembelian lahan YKSW seluas 36.410 meter di wilayah Jakarta Barat terjadi di era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). BPK menilai dalam pembelian lahan senilai lebih dari Rp 755 miliar itu ada indikasi kerugian negara sebesar Rp 191,33 miliar.
BPK yakin pembelian lahan itu seharusnya menggunakan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) zona Kyai Tapa seharga Rp 20,755 juta per meter, bukan Tomang Utara yang hanya seharga Rp 7 juta per meter. Karena menurut BPK, lokasi tersebut seharusnya mengikuti harga NJOP Jalan Tomang Utara. Namun menurut pihak yayasan selaku penjual, NJOP yang dipakai harusnya NJOP Kyai Tapa. Sementara Pemprov DKI sebagai pembeli juga mengamini bahwa NJOP yang dipakai harusnya masuk dalam zona Kyai Tapa.
Perbedaan pendapat mengenai NJOP ini kemudian sempat berlanjut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun dari hasil penyelidikan, KPK tidak menemukan indikasi korupsi yang merugikan negara.
“Penyidik kami tidak menemukan perbuatan melawan hukum,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di sela-sela rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/6/2016).
Agus menjelaskan, pihaknya sudah mengundang para ahli untuk memberikan keterangan seputar kasus tersebut, di antaranya ahli dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).
“Mereka menyandingkan temuan-temuan,” kata Agus.
Hasilnya, tambah Agus, tidak ada indikasi kerugian negara dalam hasil audit BPK terkait pembelian lahan Sumber Waras.
“Dari pendapat ahli tidak seperti itu (audit BPK). MAPI (memang) ada selisih, tapi tidak sebesar itu. (Malah) Ahli ada yang berpendapat terkait NJOP (nilai jual obyek pajak) itu harga bagus,” papar Agus.
Banyak pihak menilai audit BPK sebagai sebuah konspirasi besar untuk menjatuhkan Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta, karena kubu anti Ahok tercatat terus menerus menjadikan isu lahan Sumber Waras sebagai kampanye hitam jelang Pilkada kemarin, bahkan hingga saat ini.
Penulis: Askur